KoreksiNews.co → Jakarta : Pemerintah pusat dan Universitas Negeri Manado (Unima) menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat penanganan dugaan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswa Unima, almarhumah Evia Maria Mangolo.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinatif antara Brian Yuliarto, selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Arifatul Choiri Fauzi, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Joseph Philip Kambey, selaku Rektor Universitas Negeri Manado di Jakarta. Senin (5/1/2026).
Menteri Brian Yuliarto menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud respons serius dari pemerintah terhadap dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Unima.
Ia menegaskan bahwa sejak awal telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan Rektor Unima dan Kementerian PPPA untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini berlangsung dengan cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami terlebih dahulu menyampaikan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Peristiwa ini adalah pelanggaran serius yang menimbulkan duka bagi kita semua. Kami bersama tim dari Kemendiktisaintek, Kementerian PPPA, dan Rektor Unima telah mengunjungi keluarga korban, dan kami memiliki konsen yang sama untuk menyelesaikan kasus ini secara sungguh-sungguh,” ungkap Brian.
Beliau memberikan apresiasi terhadap tindakan cepat yang diambil oleh Rektor Unima beserta seluruh jajarannya dalam menonaktifkan dosen yang diduga terlibat sebagai pelaku, sebagai bentuk tanggung jawab institusional dan upaya untuk menjaga integritas lingkungan akademik.
“Kami mengapresiasi gerak cepat pimpinan Unima. Proses hukum akan kami dorong berjalan cepat, dan sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selanjutnya, Brian menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus menjadi gerakan kolektif seluruh sivitas akademika. Beliau mengundang dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk tidak segan melaporkan setiap bentuk tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai akademik dan kemanusiaan.
“Kami memastikan setiap laporan akan dilindungi. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga ruang pendidikan tetap aman dan bermartabat,” ucapnya.
Pada saat yang sama, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Menurut pendapatnya, regulasi yang telah ada seharusnya diimplementasikan dengan konsistensi, serta diperkuat melalui sosialisasi dan upaya pencegahan yang masif.
“Pertemuan ini menegaskan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Regulasi sudah ada, namun perlu penguatan, sosialisasi, dan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan di kampus-kampus. Kita ingin bergerak cepat setiap kali peristiwa seperti ini terjadi,” imbuh Arifatul.
Dia menambahkan bahwa kampus seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para mahasiswa, terutama bagi perempuan, dengan adanya sistem perlindungan yang jelas dan responsif terhadap para korban.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Manado (Unima), Joseph Philip Kambey, menegaskan komitmen institusinya untuk mengawasi proses penyelesaian kasus ini secara bertanggung jawab. Beliau juga bertekad memastikan bahwa Unima menjadi lingkungan akademik yang terbebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa negara dan perguruan tinggi berperan aktif dalam melindungi mahasiswa. Selain itu, pertemuan ini juga dijadikan sebagai pelajaran kolektif agar kejadian serupa tidak terulang kembali dalam dunia pendidikan tinggi. (Ifel)
